Sekretaris Dinas Perikanan Triwati,SP.,M.Si bersama Kasubag Program Dety Putri Sari, S.Pi mengikuti Rapat Evaluasi RAPERDA Kab Kapuas Hulu tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Jum at (30/7/2021) di aula Badan Keuangan Daerah Kab Kapuas Hulu.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Drs.H Moh. Zaini,MM dan dilanjutkan dengan evaluasi oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta ditutup dengan tanyajawab oleh masing-masing OPD yang ada temuannya baik secara lisan dan ditindak lanjuti jawaban secara tertulis.
Hal – hal yang dapat disimpulkan dari rapat tersebbut antara lain dari aspek legalitas dan konsistensi Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang dalam penyusunan APBD nya telah sesuai aturan legal dan konsisten terhadap temuan BPK tahun sebelumnya. Terhadap belanja rutin realisasi penyerapan tahun 2020 dan 2 tahun sebelumnya dijadikan acuan dalam perubahan anggaran tahun 2021 dan penyusunan RAPBD tahun 2022.
Sebagai tindaklanjut yang harus dilakukan Pemerintah Kabuapten Kapuas Hulu menangapi hasil temuan tersebut agar perencanaan penyusunan target penerimaan pajak dan retribusi dirasionalkan dengan kemampuan dalam realisasi pencapiannya. Kemudian mengadakan rapat,/koordinasi rutin dan terpadu antar unit kerja untuk penyusunan APBD perubahan 2021. BKD Provinsi juga telah menyurati Kab/Kota untuk penagihan pajak kendaraan bermotor, agar Pemkab lewat instansi teknisnya mengkoordinasikan dengan UPT Dispenda Kal Bar, sehingga tidak terjadi lagi pajak belum dibayar dengan alasan tertentu namun anggarannya tidak terserap.
Mengingat bencana pandemi tidak bisa diprediksikan kapan akan berakhir, demi tertib anggaran, jika sudah akhir Juli kegiatan belum dapat direalisasikan atau diprediksi tidak akan dapat direalisasikan, sebaiknya direlokasikan untuk kegiatan prioritas namun belum teranggarkan (pada APBD perubahan tahun 2021).
