Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu melalui Staff Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sumarni, S.Pi dan Fransiska Angela, A.Md.Pi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan Putussibau Selatan yang dilaksanakan di Majelis Adat Budaya Melayu, Rabu (21/2/2024).
Turut hadir Camat Putussibau Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu dan dihadiri beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Perhubungan. Kegiatan ini juga menghadirkan seluruh Kepala Desa di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan dan masyarakat undangan lainnya.
MUSRENBANG adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.
Camat Putussibau Selatan Asmiardi, S.H., M.A.P dalam sambutannya mengatakan bahwa musrenbang merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Mulai dari tingkat Desa hingga Kabupaten, apabila nantinya usulan tidak mampu dikerjakan oleh desa, maka dapat diusulkan ke APBN dan APBD.
“Total ada 64 usulan dari 2 kelurahan dan 14 desa dan semua usulan terkait pembangunan fisik, usulan yang sudah direncanakan ini diakomodir APBD semoga bisa terealisasikan” ucap Asmiardi.
Kepala Bappeda Ambrosius Sadau, S.H., M.H mengatakan bahwa Musrenbang Kecamatan yang berlangsung hari ini merupakan proses lanjutan di masing-masing desa atau Musrenbangdes yang dilaksanakan pada Januari 2024 lalu. Usulan-usulan itu kemudian diinput ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh Bappeda dan Kecamatan untuk diteruskan ke Forum Perangkat Daerah.
“Forum Musrenbang adalah wadah untuk bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, untuk itu berilah masukan-masukan konstruktif untuk pembangunan di tahun 2025 yang akan datang tetapi tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan yang kita miliki,” tutup Sadau.
