Sekretaris Dinas Perikanan Triwati, SP.,M.Si mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Pengantar Ketua Bapemperda Terhadap Pembahasan Dua Raperda Inisiatif DPRD  Tentang Perlindungan Perempuan dan Raperda Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (16/7/2021). Hadir dalam Rapat tersebut Bupati Kapuas Hulu, Ketua dan Anggota DPRD, dan dua OPD yang berkaitan dengan Raperda tersebut sedangkan OPD lainnya mengikutinya secara daring di kantor masing-masing.

Dalam pidatonya, Pak Budiharjo selaku ketua Bapemperda mengatakan bahwa pelaksaan Otonami Daerah memerlukan sinergitas antara DPRD dan Pemda untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015 Pasal 149 ayat (1) mengatakan bahwa DPRD Kab/Kota mempunyai fungsi pembentukan Perda Kab/Kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.             

Dasar pertimbangan Raperda Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, UMKM adalah pertama perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selain itu UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015 memberikan kewenangan kepada kab/kota untuk melindungi, memberdayakan dan mengembangkan koperasi dan UMKM yang ada di kab/kota.

Dalam hal ini sektor perikanan khususnya pada pengolahan hasil ikan menjadi prioritas Dinas Perikanan dalam pembinaan kelompok Unit Pengolahan Ikan (UPI). Tahun 2021 Dinas Perikanan melalui dana alokasi khusus tahun 2021 akan melakukan bedah UPI sebanyak 2 unit yakni di Kecamatan Bunut Hilir dan Selimbau. Hal merupakan upaya untuk  meningkatkan perekonomian pengolah hasil ikan dari formula menjadi usaha kecil mikro. Sehingga dengan perbaikan tempat usaha dan sarana yang memadai dapat menigkatkan produksi kedepannya, imbu Triwati

Dilanjutkan dengan pembahasan dasar pertimbangan terhadap Raperda Perlindungan Perempuan adalah antara lain UUD RI menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan jaminan atas hak azasinya , berhak untuk bebas dari penyiksaan, ancaman dan tekanan yg merendahkan derajat manusia serta berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan yang adil untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai kesejahteraan hidup. Kemdudain dalam lingkungan rumah tangga dan tempat kerja, perempuan termasuk kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi serta belum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang optimal. Serta pada Pasal 1 angka 2 UU ,No. 23 tahun 2014  tentang kekerasan dalam rumah tangga ( UU KDRT) mengatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara.

Potensi perikanan di Kapuas Hulu masih sangat besar. Akan tetapi kegiatan illegal fishing juga masih banyak di perairan umum Kapuas Hulu. Untuk itu Dinas Perikanan sebagai pemangku kepentingan pada sektor tersebut dapat mengoptimalkan peran Kelompok Masyarakat Swadaya (POKMASWAS) dalam membantu menjaga dan melindungi potensi tersebut.  Sehingga dalam penyusunan Rencana Stategis (RENSTRA) Dinas Perikanan tahun 2021 – 2026 harus memperhatikan Pokmaswas dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat,S.T pada sesi diskusi Musrembang RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 (6/7/2021).

Sebelumnya Musrembang RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 resmi dibuka pada selasa (6/7/2021) oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan,S.H didampingi Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat,S.T dan Kepala Bappeda di ruang rapat Bupati. Sedangkan peserta yang lain meliputi  DPRD Kapuas Hulu, DPRD Provinsi, OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Camat se Kapuas Hulu, NGO dan stakeholder lainnya hingga Bapedda Provinsi  Kalimantan Barat secara virtual. 

Dalam sambutanya  Bupati menyampaikan RPJMD merupakan road map (peta arah) pembangunan daerah dalam jangka waktu perencanaan 5 tahun kedepan. RPJMD merupakan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah. RPJMD merupakan penjelasan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih untuk memenuhi janji mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. RPJMD sebagai instrumen bagi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. RPJMD sebagai instrumen untuk meningkatkan keunggulan utama daerah.

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Bupati menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD bukan merupakan tujuan akhir dari perencanaan pembangunan daerah, namun yang paling penting adalah bangaimana seluruh arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan lima tahunan yang telah menjadi komitmen bersama dapat dikendalikan dan dievaluasi serta direalisasikan secara konkrit dalam RKPD setiap tahun. Untuk itu, saya meminta dalam perumusan rancangan akhir rpjmd nanti harus memiliki indikator yang terukur, mudah dicapai, realistis dan dapat dilaksanakan dalam setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Oleh karena itu, kepada seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, unsur pimpinan instansi vertikal,  organisasi perangkat daerah kabupaten bersama pemangku kepentingan lainnya harus mampu bersinergi, berkoordinasi, dan memiliki integritas serta komitmen yang tinggi, untuk mencapai seluruh sasaran dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Karena, sebagus apapun arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam RPJMD tidak akan mempunyai makna apabila kita tidak melaksanakannya secara konsisten dan konsekwen.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmiji,S.H .,M.Hum. Dalam sambutanya Gubernur berpesan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi  sumber daya alam yang besar seperti Kratom, Danau Sentarum Betung Kerihun (TNBKDS). Untuk itu dalam mengoptimalkan potensi tersebut perlu bekerjasama dengan lembaga internasional yang bisa membantu dalam memanfaatkan. Selain itu infstruktur dasar seperti rumah sakit dan jalan juga harus bisa menjadi prioritas Bupati. Untuk peningkatan SDM, Gubernur akan membangun SMA/SMK model untuk membangun potensi putra/I Kapuas Hulu yang bisa bersaing di dunia kerja.  

Sekretaris Dinas Perikanan bersama Kepala Bappeda dan bbrp Dinas terkait mendampingi Wakil Bupati dalam acara Rapat Umum Anggota (RUA) Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Tahun 2021 bertempat di aula Bappeda berlangsung secara luring dan daring (5/7/2021). Acara yang dimulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Sambutan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Sambutan Ketum LTKL   sekaligus membuka secara resmi Rapat Umum Anggota.

Kemudian penayangan Perkembangan Program Kerja LTKL periode sebelumnya. Paparan Evaluasi beberapa kabupaten anggota LTKL ( Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sanggau dan  Kab. Sintang). Penayangan Program Prioritas / Program Strategis; 6) Penayangan Program Prioritas/Program Strategis; 7) Penayangan Perjalanan LTKL periode 2017-2020;

Laporan Pertanggung jawaban 2017-2020, Tanggapan anggota terhadap laporan pertanggung jawaban tersebut. Deklarasi Visi Kab Lestari 2030,  Tanggapan dari Direktur Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Dirjen Biro   Dirjen Biro Pembangunan Daerah Kemendagri; LTKL merupakan organisasi yang sudah berbadan hukum yang beranggotakn 9 Kabupaten dari 6 Proponsi dan didukung oleh 21 jejaring mitra  yang diharapkan dapat membantu daerah dan masyarakat   meningkatkan pemulihan untuk perekonomian berkelanjutan yang berbasis lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM dan BUMD (ekonomi ramah lingkungan dan ramah sosial).

Pada sesi penyampaian laporan pertanggung jawaban periode 2017-2020, semua Kabupaten anggota LTKL dapat menerima laporan pertanggung jawaban tersebut.  Dilanjutkan dengan sesi terakhir Pemilihan Ketua / Kepengurusan Baru.     Dari hasil  rapat maka terpilih sebagai Ketua LTKL periode 2021-2023 adalah Bupati Sintang Bpk dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph. Pada kesempatan yang sama semua peserta mengucapakan selamat untuk Bapak Jarot terpilih menjadi ketua.

Sekretaris Dinas Perikanan Triwati, SP.,M.Si memimpin penyusunan,  penyiapan dan penguploadan dokumen Percepatan Pelaksanaan Reformasi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mulai tanggal (29/6 – 3/7/2021). Dibantu tim RB Dinas Perikanan penguploadan dilakukan di ruang multi media Dinas Perikana. Ada sekitar 125 dokumen yang harus diupload ke aplikasi PMPRB Online milik Kemenpan RB

 Hasil sosialisasi SAKIP dan RB yang diselenggarakan oleh Tim SAKIP dan RB yang terdiri dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Tim SAKIP (30/6/2021) di Aula Dinas Perikanan, dokumen harus diuoplad hingga tanggal 2 Juli 2021.

Dalam penyampiannya oleh Tim Reformasi Birokrasi yang disampaikan bahwa ada 10 OPD yang sudah mengikuti RB tahun 2020. Akan tetapi hasil penilaian dari KEMENPANRB belum mendapatkan nilai yang memuaskan yakni CC. Target Kabupaten Kapuas Hulu adalah B tahun 2021. Sehingga untuk mendongkrak nilai tersebut maka tahun 2021 akan diusulkan lagi 3 OPD yang akan mengikuti RB yakni Dinas Perikanan, Diskominfotik dan BKPSDM.  

Triwati menuturkankan salah satu kendala yang dihadapi dalam peng uploadan dokumen adalah sinyal internet yang sering terganggu. Sehingga tim harus melakukan proses upload hingga di luar jam kantor hingga lembur. Tutur  Triwati

Dinas Perikanan mengikuti sosialisasi SAKIP dan RB yang diselenggarakan oleh Tim SAKIP dan RB yang terdiri dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Tim SAKIP (30/6/2021) di Aula Dinas Perikanan.

Kegiatan dimulai pada pukul 11.00 WIB sesuai dengan jadwal yang diberikan Tim Sosialisasi.  Narasumber kegiatan Tim yang terdiri dari Tim Reformasi Birokrasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Tim SAKIP Inspektorat. Diikuti oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT BI Kelasin dan Tim SAKIP dan RB Dinas Perikanan.

Dalam penyampiannya oleh Tim Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh Ade Hasan bahwa ada 10 OPD yang sudah mengikuti RB tahun 2020. Akan tetapi hasil penilaian dari KEMENPANRB belum mendapatkan nilai yang memuaskan yakni CC. Target Kabupaten Kapuas Hulu adalah B tahun 2021. Sehingga untuk mendongkrak nilai tersebut maka tahun 2021 akan diusulkan lagi 3 OPD yang akan mengikuti RB yakni Dinas Perikanan, Diskominfotik dan BKPSDM.

Selanjutya dari Tim SAKIP Kapuas Hulu yang disampaikan Orlando bahwa Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan nilai B. Terdapat beberapa rekomendasi dari KEMENPANRB yang harus ditindaklanjuti untuk mendapatkan target yang diharapakan seperti penyelarasan RPJMD dan RENSTRA OPD.  

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2020 yang disampaikan tim SAKIP Inspektorat Kapuas Hulu Dinas Perikanan mendapatkan nilai BB naik satu tingkat dari tahun sebelumnya (2019) mendapatkan nilai B.

Ada 8 rekomendasi yang harus dikuatkan pada pelaksanaan SAKIP Dinas Perikanan seperti menyusunan Core Bisnis, memperkuat analisa capaian kinerja dengan megunakan Fish Bone Analisis, membuat Reward dan Punishmen berdasarkan kinerja masing-masing bidang teknis serta mempertajam indikator Eselon II, III dan IV. Sehingga diharapkan kinerja Dinas Perikanan bisa selaras dengan sasaran strategis yang sudah di tetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan tahun 2017-2021.

Acara yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut, ditutup dengan tanyajawab.