Sekretaris Dinas Perikanan Triwati,SP.,M.Si mengikuti Rapat Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Thn 2021 di Ruang Rapat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Kamis (26/8/2021)

Rapat yang dibuka dan dipimpin oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Azmi, SE.,MM menyampaikan rapat dilkukan guna mengevaluasi pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan dari pajak dan retribusi daerah sampai dengan bulan Juli 2021. Hasil evaluasi menggambarkan apakah sampai dengan akhir tahun target yg ditetapkan dapat tercapai atau tidak, atau kah perlu dinaikkan atau diturun target tersebut.

Penyesuaian target harus  dilakukan pada APBD Perubahan untuk menghindari temuan hasil audit Badan Keuangan Propinsi Kalimantan Barat terhadap pelaksanaan APBD tahun 2021 nantinya, dimana batas toleransi realisasi PAD adalah antara 95% sampai dengan 105%.

Khusus untuk Dinas Perikanan penyepan realisasi retribusi TPI sampai dengan akhir Juli 2021 kurang lebih 69,367%  dan realisasi retribusi penjualan ikan kurang lebih  91,38%. Tutur Triwati

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Sosialisasi Pelayanan Publik bertempat di aula Kecamatan Jongkong pada tanggal 12 Agustus  2021. Sosialisasi diikuti kurang lebih 50 orang yang terdiri dari unsur kecamatan, Polsek, Koramil, para kades, Badan Musyawarah Desa (BPD), akademisi (para guru SD, SMP dan SMA), Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa, pengurus nelayan, pegawai Tempat Pelelangan Ikan Jongkong, dan masyarakat pengguna/pemanfaat Layanan Bongkar Muat Ikan TPI Jongkong.

Sebagai narasumber sosialisasi Triwati, SP. M.Si, selaku Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan sampaikan mencakup dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik,  jenis pelayanan publik yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, seputar penyelenggaraan dan pengelolaan  pelayanan fasilitas  bongkar muat ikan TPI Jongkong;

Triwati meyebutkan bahwa dasar pelaksanaan pelayanan public pada Dinas Perikanan berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12 /Men/2007  tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan serta Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No 17 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 2 dan Pasal 8).

Adapun tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini agar para peserta dan masyarakat mengetahui dasar hukum dan jenis-jenis pelayanan publik yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dan lebih khusus lagi mengetahui dan memahami dasar-dasar penyelenggaraan dan pengelolaan TPI Jongkong;

Jenis-Jenis Pelayanan Publik ada diselenggarakan Dinas Perikanan antara lain Pelayanan Pemberian Surat         Pembudidayaan Ikan (SBI)    ( Bidang Perikanan Budidaya), Rekomendasi Pemberian Surat  Izin Usaha Perikanan   (SIUP) (Bidang KTPI/Bid. Budidaya), Pelayanan Penjualan Benih Ikan (UPT BI    Kelansin) dan Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat Ikan di TPI (Bidang KTPI)

Bangunan TPI Jongkong adalah aset Pemerintah Pusat (KKP RI) yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Dinas Perikanan Kab. Kapuas Hulu) sehigga yang bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan, pengelolaan  dan pemeliharaan / perawatannya adalah Dinas Perikanan;

Bahwa target retribusi TPI setiap tahunnya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dan setiap tahun biasanya target retribusi TPI  mengalami kenaikan.  Pencapaian realisasi dari target  yang telah ditentukan akan dievaluasi oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu serta BKD Propinsi Kal Bar;

Dari  pertanyaan yang diajukan oleh peserta, ada beberapa pertanyaan/pernyataan yang menginginkan BUMDES ikut serta dalam pengelolaan TPI, itu tidak mungkin dilakukan sebagaimana materi yang telah kami paparkan (sesuai dengan point no. 7). Yang mungkin dilakukan BUMDES adalah dalam penyediaan beberapa kebutuhan nelayan / kebutuhan pedagang pengumpul maupun pedagang pengecer seperti  BBM (Bensin), es batu, garam ikan, menyediakan jasa penggilingan ikan dan/atau kantin yang menyediakan minuman /makanan ringan.

Sekretaris Dinas Perikanan Triwati,SP.,M.Si bersama para Kepala Bidang, Kepala Seksi, para Kasubag dan Kepala UPT BI Kelansin pada lingkup Dinas Perikanan mengikuti workshop secara daring penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 08 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS. Disampaikan untuk penyusunan SKP mulai Juli 2021 harus berbasis outcome hasil kinerja dari masing-masing sesuai dengan yang tertera pada pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021. Masing-masing  PNS dan menyantumkan PK atasan langsungnya yang sesuai yang dituangkan dalam kolam hasil atau output di dokumen DPA.

Sistem Informasi Kinerja PNS terdata dari Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pemantauan Kinerja dan Pembinaan Kinerja. Penilaian Kinerja dan Tindak Lanjut Kinerja; 4)  5) Rencana SKP yang telah disusun harus direview  oleh Tim Review yang di SK kan olh Bupati/Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Inspektorat, BKPSDM dan unsur Perencanaan.

Untuk jenis Jabatan JPT,SKP disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Renstra dan RKT Dinas terkait. Untuk jabatan administrator, SKP disusun berdasarkan SKP atasan langsung yang sesuai dengan memperhatikan OTK dan uraian jabatan. Sedangkan untuk Jabatan Fungsional (JF) SKP disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan target organisasi unit kerja dengan memperhatikan RKT, PK, OTK, uraian jabatan dan butir kegiatan JF baru.

Untuk itu Triwati mengajak seluruh PNS baik struktural dan fungsional untuk mengisi SKP sesuai yang tertera pada perjanjian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021.

Sekretaris Dinas Perikanan Triwati,SP.,M.Si bersama Kasubag Program Dety Putri Sari, S.Pi mengikuti Rapat Evaluasi RAPERDA Kab Kapuas Hulu tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Jum at (30/7/2021) di aula Badan Keuangan Daerah Kab Kapuas Hulu.

 Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Drs.H Moh. Zaini,MM dan dilanjutkan dengan evaluasi oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta ditutup dengan tanyajawab oleh masing-masing OPD yang ada temuannya baik secara lisan dan ditindak lanjuti jawaban secara tertulis.

Hal – hal yang dapat disimpulkan dari rapat tersebbut antara lain dari aspek legalitas dan konsistensi Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang dalam penyusunan APBD nya telah sesuai aturan legal dan konsisten terhadap temuan BPK tahun sebelumnya. Terhadap belanja rutin realisasi penyerapan tahun 2020 dan 2 tahun sebelumnya dijadikan acuan dalam perubahan anggaran tahun 2021 dan penyusunan RAPBD tahun 2022.  

Sebagai tindaklanjut yang harus dilakukan Pemerintah Kabuapten Kapuas Hulu menangapi hasil temuan tersebut agar perencanaan penyusunan target penerimaan pajak dan retribusi dirasionalkan dengan kemampuan dalam realisasi pencapiannya. Kemudian mengadakan rapat,/koordinasi rutin dan terpadu antar unit kerja untuk penyusunan APBD perubahan 2021. BKD Provinsi juga telah menyurati Kab/Kota untuk penagihan pajak kendaraan bermotor, agar Pemkab lewat instansi teknisnya mengkoordinasikan dengan UPT Dispenda Kal Bar, sehingga tidak terjadi lagi pajak belum dibayar dengan alasan tertentu namun anggarannya tidak terserap.

 Mengingat bencana pandemi tidak bisa diprediksikan kapan akan berakhir, demi tertib anggaran, jika sudah akhir Juli kegiatan belum dapat direalisasikan atau diprediksi tidak akan dapat direalisasikan, sebaiknya direlokasikan untuk kegiatan prioritas namun belum teranggarkan (pada APBD perubahan tahun 2021).