Sekretaris Miftahul Jannah, S.Pi., M.M mewakili Kepala Dinas menghadiri Rapat Penjaminan Kualitas dan Pengintegrasian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (KLHS – RDTR) Kawasan Perkotaan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Ruang Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kamis (22/2/2204).

Turut hadir pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Komunikasi, Kepala Dinas Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Koperasi UKM & Perdagangan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lainnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Drs. H. Mohd. Zaini M.M dalam sambutannya mengatakan perkembangan pembangunan kawasan perkotaan ini sebagai salah satu bentuk dukungan dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang merata di Indonesia, dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting yang harus selalu diperhatikan dimana pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan sosial.

“Saya berharap perencanaan pengembangan pembangunan kawasan perkotaan Putussibau yang terdiri dari tiga Kecamatan yaitu kecamatan Putussibau Utara, Putussibau Selatan dan Bika itu sudah mencakup 11 Desa dan 4 Kelurahan dengan luas wilayah 5.442,38 HA, yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu” Tutup Sekda Zaini.

Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Mendapatkan Pendampingan terkait E-Kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu, kegiatan ini melibatkan seluruh ASN yang ada di Dinas Perikanan maupun yang ada di UPT – Benih Ikan Kelansin, rapat dilaksanakan di Aula Dinas Perikanan, Rabu (22/2/2024).

E-Kinerja merupakan salah satu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit/satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja. Aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan aparatur dalam menginput kegiatan/pekerjaan dan membuat Laporan Kerja Harian (LKH). Disamping itu aplikasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen pendukung bagi pimpinan dalam mengambil keputusan terkait kinerja pegawai, unit dan satuan kerja.

Kepala Dinas Perikanan yang diwakili oleh Sekretaris Miftahul Jannah, S.Pi., M.M dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh ASN yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius, jika merasa ada yang kurang dipahami tanyakan langsung kepada narasumber dan jangan malu untuk bertanya manfaatkan momen pertemuan ini sebaik mungkin sehingga nantinya setelah pendampingan selesai masing-masing ASN sudah bisa memahami dan menggunakan e-Kinerja.

Narasumber dari BKPSDM Jumadi, S.I.P dalam paparan materinya mengatakan aplikasi e-kinerja BKN ini merupakan aplikasi berbasis elektronik yang mencakup berbagai tahapan dalam pengelolaan kinerja pegawai ASN. Tahapan-tahapan tersebut meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai ASN.

“Aplikasi e-kinerja ini dikembangkan untuk memudahkan aparatur dalam menginput kegiatan/pekerjaan dan membuat Laporan Kerja Harian (LKH). Di samping itu, aplikasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen pendukung bagi pimpinan dalam mengambil keputusan terkait kinerja pegawai, unit dan satuan kerja” tutup Jumadi.

Dinas Perikanan melalui Sekretaris Miftahul Jannah, S.Pi., M.M. menghadiri rapat Tim Pelaksana Kelompok Kerja Daerah District Working Group (DWG) Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 di Aula Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Selasa (20/2/2024).

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik serta perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Sekretaris Daerah Drs. H. Mohd Zaini, MM. dalam sambutannya mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Adapun indikator dari kegiatan yang dilaksanakan diantaranya meningkatnya angka partisipasi sekolah, menurunnya tingkat kemiskinan, dan menurunkan kasus kematian ibu, kematian bayi dan balita hingga angka stunting.

“Selain itu perlu ditingkatkan kesetaraan keluarga berkualitas, menurunnya kasus perkawinan anak, menurunnya kekerasan dalam rumah tangga, serta pentingnya infrastruktur jalan, sanitasi dan air bersih serta menurunnya jumlah rumah tidak layak huni. Oleh karna itu saya berharap kegiatan yang kita lakukan dapat meningkatkan kolaborasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder” tutup Sekda Zaini.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana H. Sudarso, S.Pd., M.M. dalam paparan materinya mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas ini adalah konsep dari percepatan pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

“Mengoptimalkan penyelenggaraan kampung KB dapat dilakukan dengan cara menyediakan data keluarga dan dokumen kependudukan, kemudian perubahan pada perilaku keluarga, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga hingga penataan lingkungan keluarga” tutup Sudarso.

Sekretaris Dinas (SEKDIS) Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Miftahul Jannah, S.Pi., M.M dan Kasubbag Umum dan Aparatur Mohammad Yamin menghadiri Sosialisasi Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (25/01/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian (KABAG) Organisasi, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kapuas Hulu dan beberapa Sekretaris di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hadir juga perwakilan dari beberapa Pihak Kecamatan dan Kepala Desa.

Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kapuas Hulu Ir. Istiwa, M.Si dalam sambutannya mengatakan kita sebagai Pemerintahan harus lebih ditingkatkan kepada pelayanan publik karena jika pelayanan publik kita baik maka masyarakat akan bisa bekerja dengan cepat dan tepat serta efisien.

“Penyederhanaan dengan adanya PermenPan nomor 7 tahun 2022 kemudian Perbub nomor 36 tahun 2023 kalau kita lihat ini adalah suatu Metoda yang mengharuskan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, karena jika Manusianya tidak bisa kita kelola dengan baik maka kemungkinan besar tidak akan bisa efektif dan efisien” ucap Istiwa.

Sosialisasi terkait Penerapan Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi lebih menekankan mengenai langkah-langkah Implementasi Kebijakan Mekanisme Kerja diantaranya Latar Belakang, Perubahan-Perubahan pada Sistem, Penerapan Perubahan sistem Kerja, dan Dampak yang akan dihadapi.

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu melalui Sekretaris Miftahul Jannah, S.Pi., M.M menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 via Zoom Meeting di Ruang Rapat Bupati Kapuas Hulu, Senin (9/10/2023).

Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembanguan Setda Kapuas Hulu Triwati, S.P., M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kapuas Hulu Drs. Iwan Setiawan, M.Si. Perwakilan dari Kepolisian Resor Kapuas Hulu, Perwakilan Dandim 1206 Putussibau, Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu, Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas Hulu, Hadir juga perwakilan dari Organiasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah Pemerintah Daerah Kapuas Hulu diantaranya Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, dan dari OPD Lainnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam paparan materinya menyampaikan tingkat Inflasi di bulan September mengalami penurunan tepatnya diangka 2,28% dari 3,27% dibulan Agustus. Sedangkan jika dilihat inflasi dari tahun ke tahun pada September 2022 ke September 2023 mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu 5,95% ke 2,28%. Tito Karnavian juga menyampaikan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa kita harus waspada dan serius dalam menangani inflasi jangan sampai tidak terkendali karena sekali saja tidak terkendali maka akan sulit apalagi menyangkut hal yang sangat mendasar yaitu masalah pangan serta barang dan jasa.

“Saya berharap dengan adanya kerjasama antar rekan-rekan Kepala Daerah dan Jajaran Penegak Hukum diantaranya TNI, Polri dan Kejaksaan maka upaya-upaya dalam melakukan penyimpangan seperti menumpuk barang, menimbun barang bahkan mafia-mafia pangan tidak terjadi”. Tutup Tito.